BatasBerlakunya Hukum Pidana dari Segi Waktu Pembahasan mengenai batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu berkaitan erat dengan setidaknya 3 asas pokok yang menjadi basis bagunan hukum pidana, yaitu: 1. ASAS TRANSITOIR Asas Transitoir adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadinya atau ada
Asas-Asas Hukum PidanaDalam Hukum Pidana ada 2 dua syarat berlakunya hukum pidana yakni berdasarkan ruang/ tempat locus delicti dan berdasarkan waktu tempus delicti sebagaimana berikut di bawah ini Asas-asas Hukum Pidana menurut ruang / tempat locus delicti yaitu Asas Teritorial Wilayah; Asas Personalitas Nasional Aktif; Asas Perlindungan Nasional Pasif; Asas Universal. Asas - Asas Hukum Pidana menurut Ruang / Tempat Locus Delicti Asas Teritorial / Wilayah Sphere of Spece/Ground gebeid/RuimtegebeidAsas Teritorial Sphere of Spece/Ground gebeid/Ruimtegebeid merupakan asas yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan delik / perbuatan pidana di wilayah atau negara tempat berlakunya hukum pidana maka pembuat / pelaku tindak pidana akan tunduk pada aturan hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut dengan kata lain yang menjadi patokan pada asas ini adalah tempat atau wilayah terjadinya tindak pidana tanpa mempersoalkan pelaku tindak pidana. Hampir di setiap negara termasuk di Indonesia menerapkan asas tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 200813 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Asas teritorialitas juga diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 200813 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan pidana Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang melakukan tindak pidana di dalam kapal atau pesawat udara milik Indonesia. Adapun tujuan dari ketentuan Pasal 3 tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal mengadili perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau wilayah udara bebas tidak termasuk wilayah territorial Indonesia. Wilayah Asas Teritorial Sphere of Spece/ Ground gebeid/ Ruimtegebeid meliputi wilayah daratan, wilayah laut dan wilayah udara sebagaimana wilayah berlakunya hukum pidana Indonesia yang mengikuti batas kedaulatan negara Indonesia, yakni dari Sabang sampai Merauke dan untuk batas lautnya meliputi seluruh wilayah perairan laut beserta perairan pedalaman negara Indonesia. Asas Teritorialitas dalam hubungannya dengan hukum internasional terbagi menjadi 2 dua macam, yaitu Asas yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya; dan Asas yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara tidak hanya berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya, akan tetapi juga berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang terkait dengan negara tersebut baik yang ada maupun yang terjadi di luar wilayah negara tersebut. Adapun kewenangan Asas Teritorial dalam hukum internasional terbagi menjadi 2 dua kewenangan, yaitu Asas teritorial yang subyektif, yakni membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayah teritorial negara yang bersangkutan, akan tetapi diselesaikan di negara lain; Asas Teritorial yang obyektif, yakni membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di luar batas teritorial suatu negara tetapi Perbuatan tersebut diselesaikan di negara yang memiliki yurisdiksi tersebut; atau Mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan ekonomi, kesejahteraan warga negara yang bersangkutan. Adapun pengecualian asas teritorial berdasarkan Hukum Internasional yakni orang yang memiliki kekebalan atau hak immunitas atau exteritorialitet sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu Kepala Negara Asing; Perwakilan Diplomatik dan Konsulat; Kapal Publik Negara Asing; Angkatan Bersenjata Asing Lembaga Internasional vide Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Asas Personalitas Nasional AktifAsas personalitas merupakan bagian dari asas personengebied yang melekat pada kewarganegaraan pembuat delik. Di Indonesia, asas ini juga diterapkan apabila Warga Negara Indonesia WNI melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana meskipun terjadi di luar negara Indonesia maka WNI tersebut dapat dikenakan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 200814 yang menyatakan bahwa Ketentuan pidana dalam peraturan perundang - undangan negara Indonesia diterapkan bagi warga negara yang berada di luar Indonesia yang melakukan Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan ketentuan yang diatur pada Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana diatur pada peraturan perundang - undangan negara Indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan atau perbuatan tindak pidana, sedangkan menurut perundang - undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Perluasan Asas Nasionalitas aktif dapat dilihat dari Pasal 5 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur bahwa penuntutan terhadap suatu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 huruf b juga dapat dilakukan apabila tersangka baru menjadi Warga Negara Indonesia WNI setelah melakukan perbuatan tersebut. Terkait Asas Personalitas juga diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 200814 yang menyatakan apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan Warga Negara Indonesia WNI di negara lain yang ketentuan hukumnya telah menghapus hukuman mati maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan tersebut. Asas Perlindungan Nasional PasifAsas perlindungan merupakan pemberlakuan hukum terhadap siapa pun juga baik Warga Negara Indonesia WNI maupun Warga Negara Asing WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini mengutamakan keselamatan kepentingan suatu negara sebagaimana negara yang berdaulat wajib melindungi "Kepentingan Nasional" yang berarti dalam asas ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual akan tetapi perlindungan terhadap kepentingan nasional atau kepentingan umum atas tindakan yang dianggap sangat merugikan kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional yang dimaksud, yakni Keselamatan Kepala Negara Presiden ataupun Perwakilan Negara; Keutuhan dan Keamanan Negara serta Pemerintah; Keamanan Penyerahan Barang; Keamanan Angkatan Perang pada Waktu Perang; Keamanan Martabat Kepala Negara Presiden; Keamanan Ideologi Negara Pancasila dan Haluan Negara; Keamanan Perekonomian; Keamanan Uang Negara seperti nilai - nilai dari surat - surat yang dikeluarkan negara; Keamanan Pelayaran dan Penerbangan terhadap Pembajakan. Adapun asas perlindungan tercantum dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP200813-14 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukannya di luar Indonesia yang dalam hal ini terdiri dari Salah satu kejahatan yang ditentukan pada Pasal 104, 106, 107, dan 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP; Suatu kejahatan mengenai mata uang seperti uang kertas, materai dan merek yang dikeluarkan dan digunakan oleh Pemerintah Indonesia; Pemalsuan surat baik itu surat hutang, sertifikat hutang atas tanggungan negara termasuk tanggungan suatu daerah maupun bagian dari daerah, surat saham, tanda dividen ataupun tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat serta tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat; Salah satu kejahatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP tentang pembajakan laut, ketentuan pada Pasal 447 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan ketentuan pada Pasal 479 huruf j Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP mengenai penguasaan pembajakan pesawat udara secara melawan hukum serta ketentuan pada Pasal 479 huruf l, m, n, dan huruf o Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP mengenai kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Asas perlindungan juga tercantum dalam dalam Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP 200815 yang merupakan perluasan dari Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, hal mana pasal tersebut untuk melindungi kepentingan hukum Negara Indonesia di bidang perkapalan. Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP 200813 menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Adapun Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP 200815 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu yang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di luar wilayah indonesia sekalipun berada di luar perahu melakukan salah satu kejahatan atau tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal yang diatur pada Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia maupun juga dalam ordonansi perkapalan. Asas Universal Asas universal merupakan asas yang berlaku umum tanpa batas wilayah atau orang yang menyatakan setiap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan pidana dapat dituntut berdasarkan undang - undang atau hukum pidana di luar wilayah hukum negara untuk kepentingan hukum seluruh dunia, hal mana kejahatan tersebut dianggap kejahatan yang sangat berbahaya sehingga perlu dicegah dan diberantas. Dalam asas ini terkandung perlindungan terhadap kepentingan internasional, jadi bukan untuk kepentingan suatu negara. Asas - Asas Hukum Pidana berdasarkan Waktu Tempus DelictiMengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP 200813, hal mana waktu merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP 200813 memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa Tidak ada delik atau tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya sebagaimana istilah yang dikenal dalam asas ini yaitu ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”. Adapun istilah lain yang juga sering digunakan dalam asas tersebut yaitu”Nullum crimen sine lege stricta" yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas. Istilah tersebut dikenal sebagai "Asas Legalitas", hal mana asas tersebut melindungi orang-orang dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa dalam mengadili pelaku tindak pidana, oleh sebab itu seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana sebelum ada peraturan / undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu; Memiliki makna "lex temporis delicti" yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu undang-undang berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi saat itu. Maksud makna tersebut yaitu bahwa seseorang harus diadili berdasarkan aturan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan, namun hal ini dapat dikesampingkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan dan sebelum perkara itu diadili sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP200813 yang menyatakan bahwa apabila ada perubahan dalam peraturan perundang - undangan sesudah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Adapun contoh kasusnya yaitu mengenai penipuan yang hukuman maksimalnya 4 empat tahun Pasal 378 KUHP yakni Jika ada seseorang yang melakukan penipuan pada tanggal 6 Februari 2008 namun perkara tersebut masih dalam pemeriksaan awal, lalu kemudian pada tanggal 10 Maret 2008 aturan pidana maksimal mengenai penipuan diubah menjadi 6 enam tahun maka berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP tersebut, hakim harus menggunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa yakni aturan lama dengan ancaman pidana 4 empat tahun begitupun juga sebaliknya apabila aturan yang diubah mengalami perubahan penurunan ancaman hukuman maka aturan yang dipakai adalah aturan yang baru; Undang - undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut Non - Retroaktif.Maksud tidak berlaku surut yakni bahwa jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan namun tindak pidana pembunuhan belum diatur dalam undang-undang hukum pidana maka seseorang tersebut tidak boleh di pidana dan apabila suatu saat tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka orang yang mencuri tadi tetap tidak boleh dihukum karena ketika ia melakukan pencurian, belum ada undang-undang yang mengaturnya. untuk penjelasan selengkapnya tentang Asas Non-Retroaktif silahkan baca disini Asas Non-Retroaktif. Sekian dan semoga Kasih.
BerlakunyaHukum Pidana Berdasarkan Waktu " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". 2 Kutipan tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana memberi arti bahwa suatu
Terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan, merupakan cerminan dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan maka perlu adanya penegakan hukum lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana lingkungan oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap korporasi setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sulawesi Tenggara?; 2. Kendala-kendala hukum apa yang timbul dalam praktek pidana yang dihadapi oleh kepolisian dan Kejaksaan apabila korporasi melakukan pencemaran lingkungan hidup setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sulawesi Tenggara?. Penelitian ini adalah penelitian dalam penelitian ini menunjukan tahap penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, masih lemahnya pelaksanaan penegakan hukum. Penegak hukum full enforcement khususnya di tahap penyidik kepolisian masih lemah pelaksanaannya. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan belum secara maksimal, artinya kebijakan subyektif dari penegak hukum untuk melanjutkan tindak pidana ke proses lebih lanjut. Kondisi seperti ini dijadikan peluang bagi korporasi untuk berbuat semaunya dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kepolisian dan kejaksaan harus melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Kendala-kendala utama yang terjadi dalam praktek penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, paling tidak ada lima kendala yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana lingkungan diantaranya a.Kendala Sumber Daya Manusia Penegak Hukum masih terbatas; b.Tindak Lingkungan Hidup belum Menjadi prioritas; c. Kendala Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan; d.Kendala Profesionalisme penegak hukum; e.Kendala Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan hukum; f.Ketergantungan Penerapan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Hukum Administratif; g. Hukum Pidana masih Bersifat Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Kendalakendala yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dikategorikan sebagai penegakan hukum tipe full enforcement, yaitu mengharapkan para penegak hukum melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai suatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum tipe actual enforcement penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegak hukum. Selama Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan yang disahkan 2 tahun lalu belum efektif diterapkan secara keseluruhan. Ternyata satu kasus pun tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang ditangani oleh Polres Kab. Kolaka dengan lahirnya Undang -Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada yang di tangani.
BERLAKUNYAHUKUM PIDANA MENURUT WAKTU & TEMPAT OLEH: RISWAN MUNTHE, SH, MH. Medan, 27 Oktober 2016 * Title: Slide 1 Author: microsoft Last modified by: Aku Created Date: 10/22/2008 1:55:26 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: Microsoft Corporation Other titles:
Ilustrasi Pada dasarnya ada dua hal yeng menyangkut berlakunya hukum pidana, yaitu berdasarkan Waktu dan Tempat Berlakunya Hukum Pidana. 1. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pruevia Lege Punali Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan,yaitu mengenai criminal act terdapat dasar yang pokok, yaitu asas legalitas principle of legality asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan. Asas ini dikenal dengan bahasa latin “ Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Punali “ yang artinya “ tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa undang undang hukum pidana terlebih dahulu. Ucapan ini berasal dari Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hokum pidana jerman 1775 – 1833 dalam bukunya yang berjudul “ Lehrbuch des Peinlichen Rech “ 1801. Perumusan asa legalitas ini dalam bahasa latin dikemukakan sehubungan dengan teorinya “ Von Psycologischen Zwang “ paksaan psikologis. Teori ini menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja tentang perbuatan yamg harus ditulis oengan jelas tetapi juga tentang macamnya pidana yung diancamkan. Asas Retroaktif Peraturan undang-unndang itu harus sudah ada sebelum tindak pidana itu terjadi, artinya peraturan pidana tidak boleh berlaku surut retroaktif . Dasar pemikirannya adalah untuk menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan peradilan, selain itu juga dengan adanya pendirian yang berhubungan dengan pendapat bahwa pidana itu merupakan paksaan psikis psycologische dwang. Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang, sebab aturan itu cuma tercantum dalam undang-undang biasa, jadi apabila pembentik undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlaku surut, merupakan sepenuhnya wewenang dari pembentuk undang-undang dalam hal ini berlaku asas “ Lex posterior derogat legi piori “, artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan terdahulu. ; 25 . Asas lex tempores delicti yang menimbulkan larangan berlaku retro aktif bagi peraturan pidana ini ada pengecualiannya seperti tertera pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan di dalam perundang-undangan dipakai peraturan yang paling ringan bagi menurut pasal ini dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku terhadap asas ini terdapat pula dalam rancangan KUHP pasal 2 yang berbunyai “ Jika terdapat perubahan peraturan undang-undang setelah perbuatan terjadi,maka diterapkan peraturan tang paling menguntungkan “. Apakah arti perubahan dalam perundang-undangan ? Ada beberapa pandangan a. Ajaran Formil Menurut Simons ada perubahan apabila ada perubahan dalam teks undang-undang pidana dalam undang-undang lain bukanlah perubahan seperti yang dimaksud seperti dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. b. Ajaran Materil Terbatas Tiap perubahan dalam perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa. Kapankah suatu peraturan itu disebut meringankan atau menguntungkan terdakwa? Pengertian paling ringan atau paling menguntungkan itu harus diartikan seluas-luasnya, dan tidak hanya mengenai pidananya saja, melainkan mengenai segala sesuatu dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Penentuan harus dilakukan in concreto dan tidak in abstracto. Misalnya terdapat suatu delik, pidananya diperberat, akan tetapi delik itu dijadikan delik aduan. Manakah yang menguntungkan terdakwa? Ini tergantung pada keadaan yang kongkrit apakah ada pengaduan atau tidak. Kalau tidak ada pengaduan aturan baru yang berlaku berarti bahwa terdakwa dituntut, sebaliknya kalau ada pengaduan maka peraturan lama yang diterapkan karena pidananya lebih ringan Sudarto 1990; 26-29 . 2. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Pidana Menurut Tempat Pembentukan undang-undang dapat berlakunya undang-undang yang undang-undang pusat dapat menetapkan berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak pidana atau di luar wilaytah Negara, sedangkan pembentukan undang-undang daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing. Dari sejarah hukum pidana dapat diketahui bahwa sudah sejak lama orang mengenal apa yang oleh Mayer disebut elementen princip, atau yang oleh Van Hamel disebut grondbeginsel, yang kedua-duanya dapat diterjemahkan dengan “asas dasar yang menentukan” pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana. Hakim tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri. Tetapi sekarang orang harus mengakui kenyataan bahwa sulit untuk memberlakukan asas dasar tadi tanpa penyimpangan sedikitpun. Bagaimana caranya agar pelakuntindak pidana itu dapat diadili oleh hakim seperti yang dimaksud dalam asas dasar terdebut memberlakukan undang-undang negaranya sendiri? untuk memecahkan persoalan tersebut di dalam doktrin dikenal beberapa asas yang bias disebut sebagai “Asas-asas tentang berlakunya undang –undang pidana menurut tempat”. Asas-asas tersebut adalah Asas Territorial Tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan “ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di alam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan pasal ini maka bagi setiap orang baik WNI maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, maka baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam undang-undang Indonesia. Asas Kebangsaan atau Asas Nasional Aktif atau Asas Personal Asas ini dapat pula disebut asas kepentingan nasional atau asas personalitas. Asas ini tercantum pada Pasal 5 KUHP. Berdasarkan pasal ini maka, bagi warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang menyangkut tentang keamanan Negara, kedudukan Kepala Negara, penghasutan untuk melakukan tindak pidana, tidak memenuhi kewajiban militer, perkawinan melebihi jumlah yang ditentukan, dan pembajakan, maka pelakunya dapat dituntut menurut aturan pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia. Kepentingan nasional yang dipertahankan di sini adalah agar pelaku tindak pidana yang warga negara Indonesia itu, walaupun peristiwanya terjadi di luar Indonesia tidak diadili dan dikenakan hukum dari Negara yempat terjadinya peristiwa itu. Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif Asas ini juga disebut asas perlindungan bescherming-beginsel. Asas ini bertujuan melindungi wibawa dan martabat Negara Indonesia dari tindakan orang jahat yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Asas nasionalitas pasif in tidak melihat kewarganegaraan dari pelaku, melainkan melihat pada tindak pidana yang terjadi itu telah mengancam kepentingan nasional Indonesia. Asas Persamaan atau Asas Universalitas Asas ini melindungi kepentingan antar Negara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperhatikan adalah kepentingan Negara lain sebagai tempat dilakukannya suatu tindak pidana tertentu. Komentar komentar
Asauntuk Korban Terorisme. Jakarta, InfoPublik - Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Asas - Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Pendahuluan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Fiat justisia ruat coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalamsebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut retributif, teori relatif deterrence/utilitarian, teori penggabungan integratif, teori treatment dan teori perlindungan sosial social defence. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Menurut para ahli tujuan hukum pidana adalah Memenuhi rasa keadilan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, melindungi masyarakat atau social defence menurut Tirta Amidjaja, Melindungi kepentingan individu HAM dan kepentingan masyarakat dengan negara menurut Kanter Dan Sianturi, Menyelesaikan konflik menurut Barda N. Hukum acara pidana sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan lahir pada tangggal 31 Desember 1981. Saat masyarakat dan semua kalangan menyambutnya dengan suka cita karena KUHAP dianggap sebagai karya agung yang menjunjung tinggi dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana layaknnya yang dimiliki suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Tentunya dengan lahirnya KUHAP banyak sekali harapan yang timbul dari berbagai kalangan. Hak asasi manusia merupakan keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaaan yang menjadi kodrat sejak manusia lahir di muka pengertian mengenai asas asas1. Asas LegalitasAsas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas the principle of legality yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana delik/ tindak pidana harus diatur terlebih dahuluoleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi

Hubungankuasa berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur dalam pasal 1 (1) KUHP dan pasal 1 (2) KUHP. Pasal 1 (1) dirumuskan oleh Amselm Van Feverbach sebagai "nullum delictum nulla plena sine proena lega poenali" yang artinya "tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum diatur oleh undang-undang sebelumnya"

Pembagian Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada saat ini pada suatu. Berbagi Kebaikan Pembagian Wajib I Berdasarkan Waktunya from Seperti yang saya katakan tadi bahwa pasal 1 kuhp mengatur mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Hukum sipil hukum privat hukum privat adalah. Bagan Penggolongan Hukum By Lebih Memahami Penggolongan Hukum Di Indonesia, Hukum Yang Berlaku Sekarang Bagi Suatu Masyarakat Tertentu Dalam Suatu Daerah Waktu Berlakunya, Hukum Bisa Dibagi Jadi Tiga Yaitu Ius Constitutum Atau Hukum Positif, Ius Constituendum Atau Hukum Negative, Dan Hukum Asasi Atau Hukum Constitutum Hukum Positif Yaitu Hukum Yang Berlaku Pada Saat Ini Pada Suatu. Bagan Penggolongan Hukum By Annisa. Ius constitutum, ius constituendum dan hukum asasi. Berikut 2 pembagian hukum menurut isinya. Seperti hukum adat atau hukum kebiasaan. Untuk Lebih Memahami Penggolongan Hukum Di Indonesia, Berikut. Itulah pembagian dan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, waktu berlakunya, tempat berlakunya, sifatnya, wujudnya dan cara. Hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif. Ius constitutum hukum positif Adalah Hukum Yang Berlaku Sekarang Bagi Suatu Masyarakat Tertentu Dalam Suatu Daerah Tertentu. Pasal 1 kuhp tersebut yakni suatu perbuatan tidak. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pasal 1 kuhp mengatur mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu. Berdasarkan Waktu Berlakunya, Hukum Bisa Dibagi Jadi Tiga Yaitu Ius Constitutum Atau Hukum Positif, Ius Constituendum Atau Hukum Negative, Dan Hukum Asasi Atau Hukum Alam. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi Jelaskan pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya ? Ius constitutum hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu. Ius Constitutum Hukum Positif Yaitu Hukum Yang Berlaku Pada Saat Ini Pada Suatu. Hukum sipil hukum privat hukum privat adalah. Berdasarkan waktunya hukum dibagi menjadi 3 yaitu Ruang lingkup berlakunya hukum pidana ilustrasi pada dasarnya ada dua hal yeng menyangkut berlakunya hukum pidana, yaitu berdasarkan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana.
Akantetapi lebih baik pembagian tersebut cukup hanya menjadi dua azas, yaitu azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dan waktu saja. Hal ini disebabkan untuk lebih mudah menghadapi masalah lain di bidang hukum pidana yang sering mencampuradukkan tentang ajaran mengenai tempat dan waktu terjadinya delik/perbuatan pidana.[3]
Dasar Hukum Berlakunya Pidana. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia 1987 menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan. RKUHP Mencerminkan NilaiNilai Pancasila Betawi Pos from Berbicara mengenai pengertian hukum perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian hukum dagang dan pengertian perusahaan. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana ilustrasi pada dasarnya ada dua hal yeng menyangkut berlakunya hukum pidana, yaitu berdasarkan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana. Ir ini juga beberapa kali mengalami perubahan antara lain pada i modul pengantar hukum acara pidana tahun 1926 dan 1941, melalui stb. Asas Ini Diatur Dalam Kuhp Yaitu Dalam Pasal 2 Kuhp Yang Menyatakan Apa Perbedaan Antara Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Dengan Menurut Tempat?Roeslan Salah Dalam Stelsel Pidana Indonesia 1987 Menjelaskan, Hukuman Mati Adalah Jenis Pidana Terberat Menurut Hukum Positif Iii Asas Berlakunya Hukum Pidana 27 Umum Berwenang Melakukan Penuntutan. Asas Ini Diatur Dalam Kuhp Yaitu Dalam Pasal 2 Kuhp Yang Menyatakan Yessy kusumadewi hijriani abd razak musahib ade risna sari mia amalia mutmainah nur qoiri manotar tampubolon helda rahmasari stevri iskandar muhamad. Berbicara mengenai pengertian hukum perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian hukum dagang dan pengertian perusahaan. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan. Apa Perbedaan Antara Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu Dengan Menurut Tempat? Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu 27 1. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana ilustrasi pada dasarnya ada dua hal yeng menyangkut berlakunya hukum pidana, yaitu berdasarkan waktu dan tempat berlakunya hukum pidana. Ir ini juga beberapa kali mengalami perubahan antara lain pada i modul pengantar hukum acara pidana tahun 1926 dan 1941, melalui stb. Roeslan Salah Dalam Stelsel Pidana Indonesia 1987 Menjelaskan, Hukuman Mati Adalah Jenis Pidana Terberat Menurut Hukum Positif Indonesia. Dasar dasar hukum pidana di indonesia umm press. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana “kuhap” yang berbunyi Pertama, mencari dan menemukan kebenaran karena adanya persangkaan atau dugaan dilanggarnya undang. Bab Iii Asas Berlakunya Hukum Pidana 27 A. Fungsi hukum acara pidana menurut van bemmelen, antara lain Dasar hukum uu pidana khusus dilihat dari hukum pidana adalah pasal 103 kuhp. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 137 uu no. Penuntut Umum Berwenang Melakukan Penuntutan. 1 suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan. Pasal 103 ini mengandung pengertian “ bagaimana keadilan bisa tercipta, jika orang tak bersalah disiksa menjadi terdakwa “. Tempusdan locus delicti adalah menyangkut waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Hal ini penting, oleh karena Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan, bahwa dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. mWUwU.
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/197
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/379
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/87
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/124
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/293
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/53
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/105
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/108
  • 2vq1yqkjei.pages.dev/74

    • berlakunya hukum pidana menurut waktu